Manado, Penamedan.info
LSM KIBAR Sulawesi Utara mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut. Hal ini menyusul dugaan korupsi yang terjadi pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan Bandara-Likupang sejak tahun 2019 hingga 2024.
Koordinator Investigasi LSM KIBAR, Meidy Maliki, mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama enam tahun terakhir. Maliki merincikan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya:
- 2019: Rp 3.999.723.288 (CV. Gaundensia)
- 2020: Rp 4.999.998.110 (CV. Anugerah) dan Rp 14.999.994.847 (PT. Marabunta Adi Perkasa)
- 2021: Rp 6.999.927.616 (CV. Universal)
- 2023: Rp 16.790.000.000 (PT. Bentara Prima)
- 2024: Rp 6.172.176.649 (PT. Fajar Nusa Konstruksi)
Maliki menduga empat dari enam perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan perusahaan rental yang digunakan untuk memenuhi syarat administrasi tender. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang melebihi syarat tender.
Investigasi LSM KIBAR juga menemukan adanya indikasi suap dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, meskipun kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga menemukan adanya kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pada proyek tersebut.
"Kerugian negara diduga mencapai miliaran rupiah. Karena melibatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan oknum pejabat negara, kami akan melaporkan dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Maliki.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Sulawesi Utara, Deisie Paat, melalui telepon dan WhatsApp hingga berita ini ditayangkan belum membuahkan hasil.
Sumber: Michael L